0711352695
jdih@palembang.go.id
Cari Produk Hukum
Telusuri peraturan daerah, peraturan wali kota, keputusan wali kota, dan surat edaran Kota Palembang. Semua kolom bersifat opsional.
Selamat Datang di Situs Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Palembang
Statistik Produk Hukum Kota Palembang
Terdokumentasi dan terbuka untuk publik
Seluruh produk hukum Kota Palembang tersinkronisasi ke portal JDIH Nasional. Data diperbarui setiap hari kerja oleh Bagian Hukum Setda.
Lihat semua produk hukumTerbaru
Peraturan yang baru diundangkan
Enam dokumen terakhir yang masuk ke basis data JDIH. Klik salah satu untuk membuka detail lengkap beserta metadata dan berkas resminya.
Semua peraturanPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 Tentang Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif Bagi Perusahaan
PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2026
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026
PEMANFAATAN TOKO DARING UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI PEKERJA / BURUH DI PERUSAHAAN
PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI
Edukasi Hukum
Infografis
Aturan yang paling sering ditanyakan warga, dirangkum jadi satu lembar.
Ruang Lensa Bagian Hukum
Berita & Dokumentasi
Pengukuhan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Kota Palembang
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palembang Dr.Zama Kurniati Martina W, S.H, M.H menghadiri acara Pengukuhan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Kota Palembang di Rumah Dinas Wall Kota Palembang…
kunjungan kerja ke Badan Kepegawan Negara
Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81
Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato HUT RI ke-81 Tahun 2026
Rapat Rekomendasi Teknis penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Ruang Terbuka Biru
Ruang Lensa Bagian Hukum
Galeri Foto JDIH
JEJARING
Website Terkait
Portal hukum dan layanan pemerintah yang sering dibutuhkan bersamaan dengan JDIH.
