


Cari Produk Hukum
Telusuri peraturan daerah, peraturan wali kota, keputusan wali kota, dan surat edaran Kota Palembang. Semua kolom bersifat opsional.
Selamat Datang di Situs Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Palembang
Statistik Produk Hukum Kota Palembang
Terdokumentasi dan terbuka untuk publik
Seluruh produk hukum Kota Palembang tersinkronisasi ke portal JDIH Nasional. Data diperbarui setiap hari kerja oleh Bagian Hukum Setda.
Lihat semua produk hukumTerbaru
Peraturan yang baru diundangkan
Enam dokumen terakhir yang masuk ke basis data JDIH. Klik salah satu untuk membuka detail lengkap beserta metadata dan berkas resminya.
Semua peraturanPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PENERIMA BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2025
PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2025-202
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID KIAI MUARA OGAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA
PENETAPAN MASJID KIAI MUARA OGAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID BESAR AL MAHMUDIYAH (SURO) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA
Edukasi Hukum
Infografis
Aturan yang paling sering ditanyakan warga, dirangkum jadi satu lembar.
Ruang Lensa Bagian Hukum
Berita & Dokumentasi

Pengukuhan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Kota Palembang
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palembang Dr.Zama Kurniati Martina W, S.H, M.H menghadiri acara Pengukuhan Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka Kota Palembang di Rumah Dinas Wall Kota Palembang…

kunjungan kerja ke Badan Kepegawan Negara

Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81

Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato HUT RI ke-81 Tahun 2026

Rapat Rekomendasi Teknis penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Ruang Terbuka Biru
Ruang Lensa Bagian Hukum
Galeri Foto JDIH
JEJARING
Website Terkait
Portal hukum dan layanan pemerintah yang sering dibutuhkan bersamaan dengan JDIH.


















