1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informai Hukum Nasional.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum NasionaL
  3. Peraturan Menteri Hukum dan  Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Teknis Pengelolaan JDIHN.
  4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Hukum Pemerintah Kota Palembang.
  5. Keputusan Walikota Palembang Nomor 29.a/KPTS/X/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum