Tugas Pokok : Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekratariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota maka Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasi sebagian urusan pemerintahan dibidang hukum dan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi Hukum. 

Fungsi :

  • Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; 
  • Memberikan pedoman keputusan Walikota; 
  • Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 
  • Melakukan Dokumentasi terhadap Produk Hukum Daerah; 
  • Memberikan sosialisasi dan informasi produk hukum untuk dapat diketahui masyarakat luas; 
  • Membangun sistem jaringan hukum baik dwngan Instansi Vertikal maupun Horizontal; 
  • Menyediakan produk-produk hukum daerah guna kelancaran birokrasi serta dapat diakses masyarakat luas; 
  • Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan dokumentasi dan informasi hukum; 
  • Menyelenggarakan pelayanan administraai urusan dokumentasi dan informasi hukum; 
  • Mendistribusikan buku himpunan produk hukum daerah; 
  • Melakukan pengarsipan terhadap produk-produk hukum daerah; 
  • Memperbanyak dan menyebarluaskan produk hukum daerah; 
  • Melakukan koordinasi dengan badan perpustakaan arsip dan dokumentasi daerah dalam hal pengumpulan bahan-bahan dokumentasi hukum; 
  • Melakukan koordinasi dsngan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
  • Memberikan pertimbangan kepada asisten pemerintahan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya; 
  • Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.