32 Tahun LBH Palembang Tak Punya Kantor

Lembaga Bantuan Hukum Palembang menggalang dana publik untuk mendirikan kantor permanen.

Menurut Eti Gustina, Direktur Lembaga itu, sejak didirikan 32 tahun silam, LBH tak punya kantor tetap. Selalu berpindah-pindah. Kadang menumpang, lain saat menyewa.

“Sudah sampai lima kali. Ini terkadang menyulitkan masyarakat yang butuh bantuan mencari alamat LBH,” kata Eti, saat jumpa pers di kantor LBH, Jalan Pom IX Kampus, Kamis (30/6).

Berbagai upaya ditempuh agar LBH punya markas sendiri. Antara lain, LBH bersama YLBHI, menggelar pertemuan dengan gubernur dan ketua DPRD Sumatera Selatan pada 2005. Inti pertemuan: meminta pemerintah provinsi dan dewan menganggarkan dana pembangunan kantor LBH Palembang pada APBD provinsi.

“Tapi sampai saat ini penganggaran tersebut belum bisa terealisasi,” Eti Gustina mengatakan.

Sebagai pembanding, kantor LBH Jakarta dan YLBHI dibangun dengan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga daerah lain.

Meski belum dapat, pada 2007, kemudian 2009, lembaga pejuang hak asasi manusia dan demokrasi, ini dibantu pemerintah provinsi untuk biaya penyewaan kantor. Tahun ini, LBH mengajukan lagi permohonan bantuan dana kepada pemerintah provinsi untuk membayar sewa kantor yang akan habis pada 5 Juli bulan depan. Yang satu ini pun ngadat, alias tidak diberikan bantuan.

Tapi LBH Palembang tak patah arang. Mulai hari ini, lembaga itu menggalang dana publik untuk membangun kantor.“Dana yang terkumpul akan kami buat laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui media/pers,” kata Eti Gustina pula.

Ia berharap masyarakat dan pihak terkait membantu dan mendukung ikhtiar ini, demi kelancaran pelaksanaan kinerja dan perjuangan LBH Palembang.

Bantuan bisa disalurkan melalui rekening LBH Palembang bernomor 0051451760 (Bank BNI cabang MUSI Palembang), atau bisa langsung disampaikan dalam bentuk tunai ke LBH Palembang, Jalan POM IX, depan TVRI Sumsel.

Sumber : BM